Bagaimanakah zaman “membidani” kemunculan film di Hindia Belanda?
Oleh: Fandy Hutari |
Jurnalis, penulis buku, dan peneliti sejarah. Penulis buku Tan Tjeng Bok: Seniman Tiga Zaman (2019), Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal (2018), dan Para Penghibur: Riwayat 17 Artis Masa Hindia Belanda (2017). Beberapa tulisannya diarsipkan di proyekmesinwaktu.wordpress.com. Tinggal di Jakarta.
Tak lama setelah Lumiare Bersaudara sukses memutar film untuk umum pada 1895 di Paris, Prancis, “gambar hidup” muncul di Hindia Belanda. Film-film di masa awal, tahun 1900-1926, yang diputar di bioskop-bioskop adalah film impor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Bagaimanakah zaman “membidani” kemunculan film di Hindia Belanda?
Buku Dari Balik Layar Perak: Film di Hindia Belanda, 1926-1942 karya M. Abduh Aziz bisa menambah kajian sejarah film Indonesia. Selain kaya data primer, Abduh berhasil mengaitkan perubahan zaman dengan kemunculan film.
Buku ini diangkat dari skripsi Abduh di Jurusan Sejarah Universitas Indonesia, yang diselesaikan pada 1992. Sebelum wafat pada 30 Juni 2019, Abduh menjabat Direktur Utama Produksi Film Negara (PFN) (2016-2019) dan menjadi produser sejumlah film.
Semasa tingkat akhir berkuliah di Jurusan Sejarah Universitas Indonesia, Abduh termasuk dalam tim peneliti untuk menulis buku kumpulan tulisan bertajuk Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia (1992). Bahan-bahan itulah yang sebagian besar diangkut menjadi sumber skripsinya.
Ketika Abduh melakukan penelitian untuk skripsinya, tak banyak yang mengambil tema soal sejarah film. Buku-buku sejarah film Indonesia juga masih terbilang langka.
Pada 1953, terbit buku kecil karya Armijn Pane, Produksi Film Tjerita di Indonesia. Buku ini membahas tentang perkembangan industri film, memotret keadaan pers, dan hiburan pada masa kolonial. Namun, menurut Abduh, tulisan Armijn masih sebatas studi pendahuluan yang memungkinkan banyak celah untuk disusupi penelitian lanjutan.
Kemudian, pada 1982 terbit buku Salim Said dan Misbach Yusa Biran. Salim menerbitkan buku berjudul Profil Dunia Film Indonesia, sedangkan Misbach menulis Selintas Kilas Sejarah Film Indonesia. Salim dan Misbach pun diakui Abduh sudah memulai usaha menulis perkembangan industri film Indonesia.
Selain buku-buku itu, ada pula buku Usmar Ismail: Mengupas Film (1983), yang membahas industri film dari kacamata sutradara kawakan Usmar Ismail. Kemudian, ada buku Dari Gambar Idoep ke Sinepleks (1992), ditulis SM Ardan. Buku ini membahas soal sejarah bioskop di Indonesia dari masa awal hingga munculnya jaringan bioskop sinepleks pada 1990.
Setelah itu, terbit pula tulisan Misbach, bersama Taufik Abdullah dan SM Ardan berjudul Film Indonesia: Bagian I (1900-1950) (1993). Buku tersebut kembali terbit dengan judul Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa (2009), dengan penulis hanya Misbach.
Buku Dari Balik Layar Perak terdiri dari lima bab, termasuk pendahuluan dan penutup. Pembahasan buku dimulai dengan menggambarkan situasi politik di Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam periode tersebut, terjadi perubahan kebijakan ekonomi-politik kolonial, dari Cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang dimulai pada 1830-1870 ke arah era liberalisasi ekonomi. Pada awal abad ke-20, tercetus politik balas budi alias politik etis, yang menghasilkan tiga inti ide, yakni irigasi, imigrasi, dan pendidikan. Kebijakan di negeri induk itu, berpengaruh terhadap negeri jajahan: Hindia Belanda.
Kehidupan kota di Jawa, terutama Batavia, pun mengalami proses perubahan ke arah modernisasi. Kemudian, di bab selanjutnya, dibahas mengenai hiburan masyarakat kota, dalam hal ini tonil, opera, bangsawan, stambul, dan film.
Di bab empat, yang merupakan pembahasan utama buku, dijelaskan soal perkembangan film di Hindia Belanda (1926-1942). Pijakan bagian ini adalah rilisnya film cerita Indonesia pertama, Loetoeng Kasaroeng pada 1926. Sebuah film yang dibuat Houveldorp dan Krugers, atas bantuan Bupati Bandung Wiranatakusumah V.
Peran pengusaha Cina sebagai produser film, kebijakan pemerintah kolonial terhadap film, ledakan produksi film, hingga keruntuhannya diangkat dalam bagian akhir buku.
Perihal kebijakan pemerintah kolonial, di masa itu sensor dan propaganda diproduksi di Algemeene Nederland Indische Films (ANIF)—gedungnya kelak menjadi milik PFN. Ia juga menjelaskan perkara impor film dari luar negeri ke Hindia Belanda, meski tak spesifik bagaimana proses itu terjadi.
Film tak lepas dari modernisasi yang berlangsung di tanah Hindia, seperti yang ditulis Abduh, “Film adalah anak kandung kehidupan modern, yakni kehidupan ‘mengkota’ ketika dinamika masyarakat digerakkan tanggapan serta daya kreatif terhadap pengelolaan ekonomi dan politik modern.”
Awal abad ke-20, Hindia Belanda, terutama kota-kota besar di Jawa, tengah berbenah. Di dalam buku Recalling the Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial (2004), Pamela Pattynama menggambarkan kemajuan zaman pada 1900, sebagai berikut:
“Jalan-jalan telah diperkeras, rumah-rumah dihubungkan dengan pipa air dan aliran listrik, dilengkapi bak cuci piring dan lemari es. Modernisasi membuat kehidupan sehari-hari jauh lebih higienis dan nyaman. Bayangkan hidup di daerah tropis tanpa lemari es atau pipa air. Dulu pabrik es Petodjo selalu mengantarkan berbalok-balok es yang dimasukkan ke dalam kotak es yang berisi serbuk kayu gergaji hingga balok-balok es itu mencair. Sarana perjalanan juga mengalami perbaikan besar. Kini tersedia lebih banyak trem dan kereta, dan pada tahun 1900 mobil pertama muncul di Jawa.”
Segala perubahan itu adalah wujud dari zaman etis yang mulai dipraktikkan pemerintah kolonial. Abduh menulis, awal abad ke-20 merupakan era perluasan efisiensi dan kesejahteraan. Pemerintah kolonial makin rasional dan terpusat. Saat itu, didirikan Dinas Pelayanan Kredit Rakyat, Rumah Gadai Pemerintah, Dinas Pelayanan Perluasan dan Informasi Pertanian, Dinas Monopoli Opium Pemerintah, Dinas Kesehatan dan Pengobatan Rakyat, Dinas Pos, Telegraf, dan Telepon, Dinas Kereta Api Negara, sekolah-sekolah, dan Dinas Kehutanan.
Pada masa itu pula muncul pula profesi-profesi spesifik, seperti mekanik, sopir, masisnis, dan mandor pengawas. Kaum terpelajar bumiputra pun muncul, yang pada perkembangannya menjadi cikal-bakal para pemimpin pergerakan nasional.
Mengenai kondisi masyarakat yang mengalami modernisasi, Antariksa memaparkannya dengan baik di tulisan “Bioskop dan Kemajuan Indonesia Awal Abad XX”, yang dipublikasi dalam buku Penghibur(an) Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia (2005).
Film yang muncul merupakan salah satu pertanda zaman kemajuan. Menurut Antariksa, film yang diputar di Kebonjae, Tanah Abang pada Desember 1900 merupakan pencabutan waktu dari ruang, yang menjadi lokus perbedaan antara masyarakat modern dengan bukan modern.
Saat itu, orang-orang bisa menyaksikan pemandangan, seperti kedatangan Sribaginda Maharaja Belanda bersama Yang Mulia Hertog Hendrik ke Kota Den Haag dan peperangan di Transvaal, yang seharusnya ditempuh dengan menggunakan kapal berbulan-bulan.
Perkembangan industri film tak bisa lepas dari kondisi masyarakat Hindia Belanda yang sedang berubah pada awal abad ke-20. Wujud perubahan itu, seperti yang disebut Abduh di bukunya, antara lain diperkenalkannya industri sampai batas-batas tertentu, pengelolaan institusi birokrasi yang semakin rasional, dan transformasi pendidikan untuk pribumi.
Abduh menyebut, tahun 1920-an sebagai awal kebangkitan bioskop. Di masa itu, menurutnya, juga masa keemasan dunia perbioskopan lantaran masih berada di luar perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda, baik yang terkait pengendalian harga tanda masuk maupun kebijakan sensor bagi film yang akan diputar.
Lantas, muncul bioskop-bioskop baru yang tak bisa lepas dari masuknya modal pengusaha keturunan Cina secara besar-besaran. Hingga 1927, tulis Abduh, 85% bioskop di Hindia Belanda milik pengusaha keturunan Cina.
Kemajuan yang terlihat dalam catatan Abduh, pada periode tersebut bioskop tak lagi memakai sistem kelas. Sebelumnya, harga tanda masuk bioskop mematok kelas I, II, dan III. Kelas III, yang sering disebut “kelas kambing” dengan harga paling rendah, hanya diperuntukkan bagi orang Jawa (bumiputera).
Pada 1920-an, meski tak pakai sistem kelas, bioskop dibagi-bagi menjadi bioskop khusus kaum elite, seperti orang Belanda dan pamong praja dengan harga tiket yang tinggi. Contoh bioskop untuk kalangan atas itu, di antaranya Cinema Palace, Globe Bioscope, Decca Park, dan Dierentuin.
Film-film impor pun membanjiri bioskop di Hindia Belanda. Abduh mencatat, periode 1930-an film-film impor yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa mendominasi. Selebihnya, film-film dari Cina.
Impor film merupakan salah satu tanda kemajuan yang membuat Hindia Belanda semakin terbuka dengan dunia internasional. Orang-orang di Hindia Belanda, termasuk bumiputera, menjadi mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain dan moralitas orang-orang Eropa.
Terjadi kekhawatiran pada orang-orang Belanda, termasuk pemerintah kolonial, terhadap pengaruh buruk film. Sebab, mayoritas penonton bumiputera buta huruf dan asing terhadap adegan film yang diambil dari budaya berbeda.
Mengenai moralitas orang kulit putih, Abduh mengutip pandangan Sir Heskelh Bell dalam bukunya Foreign Colonial Administration in the Far East (1926):
“[…] dampak dari film sangat menyedihkan bagi prestise orang Eropa di Timur Jauh. Sebelum bioskop menyajikan bagian yang tidak baik dari masyarakat kulit putih, banyak dari pribumi yang tidak mengetahui kejatuhan moral di kalangan tertentu dalam masyarakat Barat. Banyak dari bangsa kulit berwarna tidak mengenal jiwa dari orang barat dan mentalitas apa yang menguasai dalam lingkungan kejahatan dan kemunduran Barat, sampai film Amerika memberikan gambaran yang tidak real di atas layar.”
Film cerita pertama Indonesia baru diproduksi pada 1926, yakni Loetoeng Kasaroeng. Setelah itu, para pembuat berlomba memproduksi film-film lainnya. Hingga 1942, total ada 91 film yang dibuat di Hindia Belanda.
Salah satunya film Pareh (1935), produksi Java Pacific Film. Film itu buatan Albert Balink dan Mannus Franken. Film tersebut berkisah tentang seorang pemuda dari kampung nelayan yang jatuh cinta dengan gadis petani.
Pareh dibintangi Raden Mochtar, Soekarsih, dan T. Effendi. Penulis skenarionya juga Balink dan Franken. Namun, entah salah kutip sumber, di buku ini (catatan kaki halaman 67) Abduh menulis film ini dibintangi Bachtiar Effendi dan skenario ditulis Saeroen.
Padahal, buku Katalog Film Indonesia 1926-2007 karya JB Kristanto menyebutkan, pemainnya bukan Bachtiar Effendi, tetapi T. Effendi. Sementara Saeroen belum terlibat di dalam film ini. Ia baru menjadi penulis skenario di film Terang Boelan (1937)—sebuah film sukses yang dibintangi Roekiah dan R. Mochtar. Sama seperti Pare, sutradara film ini juga Albert Balink.
Kemudian, di dalam halaman 69, Abduh menulis, Terang Boelan merupakan film pertama yang memakai suara. Padahal, sebelum Terang Boelan, menurut catatan JB Kristanto dalam Katalog Film Indonesia, 1926-2007 (2007) sudah ada film cerita Indonesia yang bersuara, yakni Atma de Visher (1931) produksi Krugers Filmbedrijf dan Indonesia Malaise (1931) produksi Halimoen Film. Meski kualitas suaranya belum sempurna.
Menurut laporan Doenia Film edisi 15 Januari 1930, film bersuara sendiri hadir pertama kali di Hindia Belanda pada akhir 1929. Film bersuara itu berjudul Fox Follies, diputar di Princesse Schouwborg Surabaya.
Pembahasan mengenai kondisi masyarakat seiring dengan perkembangan industri film pun dirasa kurang. Abduh tidak melihat lebih jauh bagaimana pengaruh film-film itu. Misalnya, film bersuara mengakibatkan lagu-lagu dari Barat yang menjadi soundtrack, tiba-tiba populer di kalangan anak muda di kota-kota Pulau Jawa.
Doenia Film edisi 15 Juni 1930 mencatat, “Kalau berada di jalanan kita dengar pemuda-pemuda murid-murid sekolah menyanyikan lagu-lagu yang populer di film bicara, kalau di waktu malam setiap rumah terdengar gramofon, apalagi kalau lewat rumah-rumah dansa, restoran, atau hotel tidak lain dari lagu-lagu film bicara yang populer.”
Lagu-lagu dari film The Rainbow Man, Sleepy Valley, That’s You Baby, Pagan Love Song, Broadway Melody, selalu terdengar di setiap rumah yang mempunyai gramofon. Dengan adanya film-film bersuara atau yang saat itu disebut talkies, toko-toko musik ikut “kebanjiran” pelanggan yang meminta lagu-lagu baru dari film bersuara yang telah mereka tonton sebelumnya.
Selain itu, contoh lainnya, soal protes orang-orang pribumi terhadap film Karnadi Anemer Bangkong (1930) produksi Krugers Filmbedrijf. Ketika itu, Krugers ingin membuat film komedi, yang dilengkapi nyanyian lagu lucu. Meski dialog belum seluruhnya bersuara, pemasaran film ini kurang sukses. Menurut Joshua Wong, orang Indonesia marah terhadap film ini karena memperlihatkan orang pribumi makan katak.
Sejarah juga bukan ilmu pasti. Ia bisa koreksi, bila ditemukan data terbaru. Abduh menulis, film pertama kali diputar pada Desember 1900 di sebuah rumah di Kebonjae, Tanah Abang. Fakta itu berdasarkan iklan di surat kabar Bintang Betawi edisi 30 November 1900 dan 5 Desember 1900.
Akan tetapi, bila ditelusuri, salah satunya iklan di surat kabar berbahasa Belanda Javabode edisi 9 Oktober 1896 menyebut, pertunjukan sinema yang sukses besar di seluruh Eropa akan diputar pada 11 Oktober 1896 di Schouwburg (Gedung Kesenian) Batavia. Pemutaran pertama pukul setengah 6 dan kedua pukul setengah tujuh malam. Tiket masuk f1.
Hal ini disinggung Dafna Ruppin di bukunya The Komedi Bioscoop: The emergence of movie-going in colonial Indonesia, 1896-1914 (2016). Orang yang mengusahakan pemutaran film pertama itu adalah Louis Talbot.
Tampak tak ada koreksi sejak masih menjadi skripsi (1992) hingga terbit sebagai buku pada 2019. Meski begitu, kelemahan-kelemahan tadi bisa dianggap wajar karena buku ini diangkat dari skripsi. Untuk riset lebih mendalam dibutuhkan biaya yang tak sedikit serta waktu yang lumayan lama. Sementara skripsi punya tenggat waktu terbatas. Setelah wafat, melalui buku ini, Abduh meninggalkan dokumentasi penting bagi kajian sejarah film Indonesia.(*)
Baca juga:
– Death of a Salesman: Konflik Keluarga dalam Ilusi Modernisme
– Lima Fungsi Imaji Biblikal dalam Komuni Karya Saddam HP
bukunya bagus,menarik mudah dipahami juga